Contoh soal mata kuliah Hukum Kepolisian dan Kriminalistik

 

1. Para ahli hukum mendefinisikan pengertian Hukum beraneka ragam. Jelaskan mengapa demikian?

Para ahli hukum mendefinisikan pengertian hukum dengan berbagai macam definisi karena hukum memiliki sifat yang kompleks dan multifaset serta berkaitan dengan bidang-bidang kehidupan yang berbeda. Selain itu, pandangan masing-masing ahli hukum juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial, kultural, dan historis yang berbeda.

2. Uraikan tentang Pohon Hukum oleh Moch. Mahfud MD!

Pohon Hukum adalah suatu sistem penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang dikembangkan oleh Moch. Mahfud MD. Sistem ini terdiri dari empat tingkat yaitu musyawarah, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Tujuan dari Pohon Hukum adalah untuk memberikan solusi yang cepat dan efektif dalam menyelesaikan sengketa.

3. Jelaskan apa pentingnya mempelajari Hukum Kepolisian!

Mempelajari Hukum Kepolisian penting karena hukum kepolisian merupakan salah satu bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pengetahuan tentang hukum kepolisian akan membantu individu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta memberikan pemahaman tentang tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

4. Sebutkan ada berapa asas Hukum Kepolisian dan jelaskan masing-masing asas tersebut!

Ada empat asas hukum kepolisian, yaitu: a. Asas legalitas: tindakan kepolisian harus didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. b. Asas proporsionalitas: tindakan kepolisian harus seimbang dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. c. Asas profesionalitas: tindakan kepolisian harus dilakukan secara profesional dan terukur. d. Asas keadilan: tindakan kepolisian harus dilakukan dengan penuh keadilan terhadap semua pihak yang terlibat.

5. Masa orde baru POLRI sebagai anggota ABRI. Bagaimana pendapatnya POLRI pada saat itu dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum?

Pada masa orde baru, POLRI menjadi bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan tidak lagi berdiri sendiri sebagai instansi penegak hukum. POLRI memiliki pandangan bahwa tugas mereka adalah untuk mempertahankan stabilitas keamanan nasional dan memerangi segala bentuk ancaman terhadap ketertiban umum.

6. Pasca reformasi tahun 1998 POLRI menjadi aparatur sipil negara. Jelaskan keuntungan dan kerugiannya selaku penegak hukum!

Keuntungan pasca reformasi adalah POLRI dapat beroperasi secara lebih independen tanpa campur tangan militer dan politik. Selain itu, POLRI juga dapat mengembangkan sistem manajemen dan melakukan reformasi internal guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, kerugiannya adalah POLRI masih dihadapkan pada berbagai masalah seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya transparansi dalam melaksanakan tugas.

7. POLRI dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk bertanggung jawab. Jelaskan apa alasannya?

POLRI dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk bertanggung jawab karena sebagai aparat penegak hukum, mereka memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum dan mengambil langkah-langkah tindakan hukum terhadap orang yang melanggar hukum. Oleh karena itu, POLRI harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hak asasi manusia.

8. Mengapa POLRIdalam menjalankan tugasnya harus professional?

Sebagai aparat penegak hukum, POLRI memiliki tugas yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, POLRI harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme untuk menjamin bahwa tugas mereka dilaksanakan secara adil, transparan, dan efektif. Hal ini juga dapat memastikan bahwa hak-hak individu dan kebebasan sipil dijaga dan dilindungi, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan diskriminatif dari aparat kepolisian.

9. Jelaskan bagaimana tanggungjawab Yuridis (Hukum Kepolisian)?

Tanggungjawab yuridis atau hukum kepolisian meliputi tanggungjawab administratif dan pidana bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Tanggungjawab administratif mencakup pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan standar operasional prosedur (SOP), sedangkan tanggungjawab pidana mencakup pengambilan tindakan hukum terhadap pelanggar hukum dan pejabat kepolisian yang melakukan tindakan melawan hukum.

10. Jelaskan mengapa diperlukan standar kepolisian yang baik dalam recruitment POLRI!

Standar kepolisian yang baik dalam recruitment POLRI sangat penting untuk memastikan bahwa calon anggota polisi dipilih berdasarkan kualifikasi yang tepat dan sesuai dengan standar profesionalisme dan etika kerja yang diperlukan. Standar yang baik dapat meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan diskriminatif, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian.

Daftar Pustaka:

• Mahfud MD. (2017). Pohon Hukum: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Luar Pengadilan. PT Mizan Publika.
• Nugraha, A., Fajriani, I., & Wibowo, A. (2021). Hukum Kepolisian Indonesia. CV. Anugerah Utama Raharja.
• Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Standar Profesional dan SOP Rekrutmen Anggota Polri.