Ketika Janji Tak Terpenuhi: Analisis Asas Hukum Acara Perdata dalam Kasus Perselisihan Jual Beli Amir dan Joni

 

Amir dan Joni bersahabat. Mereka melakukan perjanjian jual beli secara tertulis di bawah tangan Lokasi penanda tanganan perjanjian di Rumah Amir, di Solo. Amir telah bersepakat dengan Joni untuk menjual mobilnya sebesar Rp 500.000.000,- dengan janji akan diserahkan mobil tersebut setelah Joni melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Amir. Karena Joni percaya dengan Amir maka ditransferlah uang tersebut. Joni telah menghubungi Amir dan Amir berjanji akan menyerahkan mobilnya keesokan harinya. Tibalah saatnya sampai dengan satu minggu menunggu Amir tidak juga menyerahkan mobil tersebut kepada Joni, bahkan Amir sulit dihubungi. Merasa dirinya dirugikan, maka Joni menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dirinya mengajukan somasi terlebih dahulu kepada Amir. Namun somasi diabaikan oleh Amir. Amir tidak juga melaksanakan kewajibannya, bahkan tidak ada itikad baik dari Amir untuk berdamai. Joni akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

 Berdasarkan analisis saya adapun beberapa asas hukum perdata yang dapat diterapkan dalam kasus antara Amir dan Joni beserta alasannya, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Hakim Bersifat Menunggu
Asas ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh aktif mencari perkara, Inisiatif untuk mengajukan gugatan sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang merasa dirugikan. Jika tidak ada gugatan yang diajukan, maka tidak ada perkara yang akan diproses oleh hakim. Maka dari itu, pada kasus ini, Joni sebagai pihak yang merasa dirugikan telah melakukan somasi kepada Amir, yang merupakan langkah awal untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Jika somasi tidak membuahkan hasil, Joni berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif untuk memulai proses hukum sepenuhnya berada di tangan pihak yang merasa dirugikan yaitu Joni. Hakim akan menunggu hingga gugatan diajukan sebelum memulai proses persidangan.

2. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak
Asas ini menekankan pentingnya mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak yang berperkara. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan bukti mereka. Dalam kasus ini, baik Joni maupun Amir akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen, bukti, dan saksi yang mendukung posisi mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan hakim tidak hanya berdasarkan satu sisi, tetapi mempertimbangkan semua informasi yang relevan. Dengan mendengarkan kedua belah pihak, hakim dapat membuat keputusan yang lebih adil dan berimbang.

3. Asas Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan
Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, hakim wajib memberikan putusan yang disertai dengan alasan yang jelas. Ini berarti hakim harus menjelaskan pertimbangan hukum dan fakta yang mendasari keputusannya. Misalnya, jika hakim memutuskan bahwa Amir telah melanggar perjanjian jual beli, hakim harus menjelaskan mengapa tindakan Amir dianggap sebagai wanprestasi dan apa konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran tersebut. Hal ini penting untuk memberikan transparansi dan kejelasan bagi kedua belah pihak mengenai dasar keputusan yang diambil.

4. Asas Hakim Harus Menunjuk Dasar Hukum Putusannya
Dalam memutuskan perkara, hakim harus merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Misalnya, jika ada ketentuan yang mengatur tentang perjanjian dan wanprestasi, hakim harus mencantumkan pasal-pasal tersebut dalam putusannya. Ini memberikan kepastian hukum dan menunjukkan bahwa keputusan hakim didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada opini pribadi.

5. Asas Beracara Dikenakan Biaya
Proses beracara di pengadilan biasanya melibatkan biaya, yang dapat mencakup biaya pendaftaran, biaya administrasi, dan biaya lainnya. Hal ini diatur untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat berjalan dengan baik dan terorganisir. Joni perlu mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengajukan gugatan. Proses beracara di pengadilan biasanya melibatkan biaya administrasi, biaya pengacara, dan biaya lainnya. Hal ini penting untuk dipahami oleh Joni agar ia dapat mempersiapkan diri secara finansial sebelum memulai proses hukum. Selain itu, pemahaman tentang biaya ini juga dapat mempengaruhi keputusan Joni untuk melanjutkan gugatan atau mencari penyelesaian alternatif.

6. Asas Tidak Ada Keharusan Mewakilkan
Dalam hukum acara perdata Indonesia, tidak ada keharusan bagi pihak-pihak yang berperkara untuk diwakili oleh kuasa hukum. Pihak yang tidak memiliki pengetahuan hukum pun dapat mengajukan perkara secara langsung ke pengadilan. Joni memiliki hak untuk mengajukan gugatan secara langsung atau melalui kuasa hukum. Dalam hal ini, jika Joni merasa lebih nyaman atau tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup, ia dapat menunjuk seorang pengacara untuk mewakilinya. Ini memberikan fleksibilitas bagi Joni untuk memilih cara terbaik dalam menghadapi proses hukum, sesuai dengan kemampuannya.

7. Asas Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum
Proses persidangan dilakukan secara terbuka, yang berarti masyarakat dapat hadir dan mengawasi jalannya persidangan. Ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Dengan adanya pengawasan publik, diharapkan hakim akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menjaga integritas proses hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat saya simpulkan bahwa, dengan menerapkan asas-asas ini, penyelesaian sengketa antara Joni dan Amir tidak hanya akan dilakukan secara adil dan transparan, tetapi juga akan memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak dihormati. Proses ini menciptakan kepercayaan dalam sistem peradilan, di mana setiap individu merasa bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, penerapan asas-asas ini juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sumber Referensi:

H.R. Benny Riyanto(2022). Hukum Acara Perdata(Edisi 2). Tangeraang Selatan; Universitas Terbuka.

Laila M. Rasyid, & Herinawati(2015). Modul Pengantar Hukum Acara Perdata. Lhokseumawe; Unimal Press

Martha Eri Safira(2017). Hukum Acara Perdata. Ponorogo; CV.Nata Karya.